oleh

Jokowi Sebut Masalah BPJS Ada di Institusi, Bukan Rumah Sakit dan Pemegang Kartu

NASIONAL (HK) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut masalah yang dialami BPJS Kesehatan terkait dengan defisit keuangan harus diselesaikan. Namun, ia menilai masalah defisit itu bukan disebabkan oleh rumah sakit maupun masyarakat, tetapi ada di BPJS itu sendiri sebagai Institusi.

“Kalau BPJS yang memang harus diselesaikan ‘kan di BPJS-nya. Bukan di rumah sakitnya, bukan di pemegang kartu BPJS-nya. Di institusi BPJS-nya bagaimana agar defisit bisa dikendalikan,” ujarnya dalam sidak layanan BPJS di RSUD Subang, Jumat (29/11).

Presiden Jokowi menilai, pemerintah sejauh ini telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar sebagai langkah pemulihan BPJS dari keterpurukan.

Karenanya, menurut orang nomor satu di Indonesia tersebut, BPJS harus cermat dalam mengendalikan dan menutup celah defisit tersebut.

Dalam sidak layanan BPJS yang dilakukan, Presiden Jokowi mengatakan, nyaris 90 persen pasien yang ditemui memanfaatkan Indonesia Sehat (KIS). Sementara, 70 persen di antaranya merupakan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.

“Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya, memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit,” terang Jokowi.

Ia menjelaskan sampai saat ini ada sebanyak 133 juta orang yang ikut serta Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan secara gratis.

“96 juta orang oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget (besar sekali) ini. Jadi, kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan,” imbuh dia.

Sumber: CNN Indonesia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed