oleh

DPR Minta Menag Kaji Ulang Pendaftaran Majelis Taklim

NASIONAL (HK) – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menganggap Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 29 tentang majelis taklim berlebihan. Ia menyarakan agar Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengkaji ulang aturan tersebut.

“Ini kan harusnya melalui kajian-kajian yang matang,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurutnya PMA tersebut merupakan hal yang sensitif, sehingga perlu melalui proses kajian matang sebelum dikeluarkan. Jangan sampai, lanjutnya, hal tersebut justru membebani Presiden Joko WIdodo (Jokowi).

“Presiden ini jangan terlalu dibebani dengan hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi di level dibawahnya. Oleh karena itu saya pikir permenag ini perlu ditinjau ulang,” imbaunya.

Sementara, Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto meminta Kementerian Agama tak memberatkan majelis taklim. Dengan tak membubarkan majelis taklim yang tak terdaftar.

“Bagusnya tidak perlu diwajibkan atau diharuskan, bagi yang mau daftar silahkan, tapi yang tidak daftar ya jangan ada sanksi,” ujar Yandri. .

PMA Nomor 29 tahun 2019 tentag Majelis Taklim ini terdiri atas enam bab, dengan 22 pasal. Aturan ini berisi mengenai tugas dan tujuan mejelis taklim, pendaftaran, penyelenggaraan yang mencangkup pengurus, ustaz, jamaah, tempat, dan materi ajar.

Draf PMA Majelis Taklim tersebut, dalam Pasal 6 ayat 1 PMA ini mengatur bahwa majelis taklim harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama. Kemudian, pada poin 2 disebutkan pengajuan pendaftaran harus dilakukan secara tertulis.

“Bila majelis taklim tak mendaftarkan diri lantas konsekuensinya dibubarkan? Ya tidak boleh dibubarkan,” ujar Yandri.

Sebelumnya Fachrul Razi membantah pemerintah menerbitkan PMA tentang majelis taklim untuk membatasi ruang majelis ilmu agama. Menurut Fachrul, majelis taklim adalah kegiatan positif yang membuat umat Islam, terutama kaum ibu menambah ilmu pengetahuan keagamaan.

Fachrul mengatakan PMA ini sangat positif agar majelis taklim dapat tertata dengan baik.

“PMA ini tidak untuk mencegah masuknya radikalisme. Majelis taklim itu setau saya positif-positif saja kok,” ujar Fachrul.

Fachrul membantah pemerintah menerbitkan PMA tentang majelis taklim untuk membatasi ruang majelis ilmu agama. Menurut Fachrul, majelis taklim adalah kegiatan positif yang membuat umat Islam, terutama kaum ibu menambah ilmu pengetahuan keagamaan. Fachrul mengatakan PMA ini sangat positif agar majelis taklim dapat tertata dengan baik.

“PMA ini tidak untuk mencegah masuknya radikalisme. Majelis taklim itu setau saya positif-positif saja kok,” ujar Fachrul.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed