oleh

Pasien Cuci Darah Gugat Jokowi Ke MA Gegara Naikkan Tarif BPJS

NASIONAL (HK) – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Mahkamah Agung (MA) lantaran menaikkan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dalam gugatan tersebut, para hakim agung diminta untuk membatalkan kenaikan tarif BPJS.

Menurut para pemohon, angka kenaikan iuran BPJS hampir mencapai 100 persen menimbulkan pertanyaan di benak peserta, soal dari mana angka tersebut didapat.

Pasalnya, jika mengambil contoh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) maka logika masyarakat sudah terbangun karena faktor kenaikan minyak internasional.

“Tapi logika tentang kenaikan sudah tergambar, hal ini tidak terjadi dalam kenaikan iuran BPJS sebesar 100 persen mengapa harus 100 persen mengapa tidak 150 persen atau pun dan lain lain sebagainya sementara dibandingkan asuransi swasta kenaikan hanya berkisar 5-10 persen tahun,”kata kuasa hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa, Jumat (6/12/2019).

Menurutnya, Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jamnan Kesehatan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kenaikkan BPJS itu dinilai bertentangan dengan Pasal 4 (Huruf c,d dan e) UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 4 (huruf c,d dan e) UU 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan kenaikan sebesar 100 persen selama 5 tahun atau 20persen setiap tahun terhadap iuran BPJS, ini adalah angka yang sangat tidak wajar, karena kenaikan penghasilan yang tidak sampai 10 persen per tahun, tapi biaya Iuran wajib yang naik rata-rata setiap tahun sebesar 20 persen membuat ketidakseimbangan,” papar Rusdianto.

Sumber: Detik.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed